aUpaya Presiden SBY untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyatnya pada masa pemerintahannya
Pemerintah
memiliki prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, ekonomi
harus tumbuh dan politik perlu stabil.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal itu di hadapan 260 peserta Kongres X Legiun Veteran RI, Selasa (9/10/2012), di Markas Besar TNI di Cilangkap. "Tujuan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, seraya terus menguruangi kemiskinan. Rakyat sejahtera dan tidak lagi miskin manakala kebutuhan dasarnya makin bisa dipenuhi. Pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, rasa aman, lingkungan hidup yang baik, dan sebagainya," kata Presiden.
Menurut Yudhoyono, untuk bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, ekonomi harus tumbuh baik. Kalau ekonomi tumbuh baik, lapangan pekerjaan akan tercipta. Mereka yang tadinya menganggur bisa bekerja, memiliki penghasilan, dan bisa membeli keperluan sehari-hari, hingga suatu saat tidak miskin lagi.
Ketika ekonomi tumbuh, dunia usaha membayar pajak sehingga pendapatan negara meningkat. Pendapatan negara itu dikelola untuk membiayai pembangunan dan jalannya pemerintahan.
Menurut Presiden, pemerintah tidak hanya mengikuti teori ekonomi trickle down effect. "Kita tidak hanya menyerahkan pada hukum ekonomi, tapi pemerintah juga aktif melakukan upaya langsung menyentuh rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Ekonomi jalan tengah," katanya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal itu di hadapan 260 peserta Kongres X Legiun Veteran RI, Selasa (9/10/2012), di Markas Besar TNI di Cilangkap. "Tujuan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, seraya terus menguruangi kemiskinan. Rakyat sejahtera dan tidak lagi miskin manakala kebutuhan dasarnya makin bisa dipenuhi. Pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, rasa aman, lingkungan hidup yang baik, dan sebagainya," kata Presiden.
Menurut Yudhoyono, untuk bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, ekonomi harus tumbuh baik. Kalau ekonomi tumbuh baik, lapangan pekerjaan akan tercipta. Mereka yang tadinya menganggur bisa bekerja, memiliki penghasilan, dan bisa membeli keperluan sehari-hari, hingga suatu saat tidak miskin lagi.
Ketika ekonomi tumbuh, dunia usaha membayar pajak sehingga pendapatan negara meningkat. Pendapatan negara itu dikelola untuk membiayai pembangunan dan jalannya pemerintahan.
Menurut Presiden, pemerintah tidak hanya mengikuti teori ekonomi trickle down effect. "Kita tidak hanya menyerahkan pada hukum ekonomi, tapi pemerintah juga aktif melakukan upaya langsung menyentuh rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Ekonomi jalan tengah," katanya.
Dalam Pidato
Kenegaraan di hadapan Sidang Paripurna DPR RI, 16 Agustus 2009, Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY), perihal pembangunan pro rakyat bermula dari suatu
pertanyaan, untuk siapakah pembangunan dilakukan? Apakah pembangunan untuk
manusia, atau manusia untuk pembangunan? Apakah pembangunan hanya untuk sekelompok
tertentu saja? Dan dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, maka Pembangunan
untuk Semua (Development for All) menjadi sebuah tema dari pidato Presiden
Susilo Bambang Yudoyono (SBY) pada waktu itu. Pada pidato tersebut diuraikan
pembangunan untuk semua mengandung pengertian bahwa negara tidak
membeda-bedakan, setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan
pemerintahan. Karena itu, negara harus memastikan agar tidak ada
kelompok-kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan. Pada
hakikatnya, pembangunan suatu bangsa harus bersifat inklusif, menjangkau dan
mengangkat derajat seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah nusantara.
Kita mesti maju dan makmur bersama, tidak maju dan makmur sendiri-sendiri. Jika
kesatuan bangsa diibaratkan sebuah rantai, kekuatannya adalah pada rantai yang
terlemah. Strategi Pembangunan untuk Semua bertujuan untuk memperkuat setiap
rangkaian dalam keseluruhan rantai persatuan dan kesejahteraan bangsa.
Paradigma Pembangunan untuk Semua, dalam konteks Indonesia, hanya dapat
dilakukan dengan menerapkan enam strategi dasar pembangunan.
Yang pertama, Strategi pembangunan yang inklusif, yang menjamin pemerataan dan keadilan, yang mampu menghormati dan menjaga keberagaman rakyat Indonesia. Pembangunan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia tidak boleh diartikan secara sempit, dengan sekedar mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, apalagi bila hanya dilakukan dan dinikmati oleh sekelompok kecil pelaku ekonomi, atau oleh sedikit daerah tertentu saja.
Kedua, Berdimensi kewilayahan. Setiap provinsi, setiap kabupaten/kota, adalah pusat-pusat pertumbuhan negeri, yang harus bisa memanfaatkan segala potensi daerahnya masing-masing, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun letak geostrategisnya. Itulah sebabnya pemerintah sungguhsungguh mendorong daerah-daerah perbatasan untuk memanfaatkan peluang kerjasama pembangunan regional seperti delegasi tiga negara yang tergabung dalam Indonesia, Malaysia dan Thailand Growth Triangle (IMT-GT) dan Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Phillipine - East ASEAN Growth Area (BIMPEAGA), maupun kerjasama perbatasan dengan Australia dan Timor Leste. Pembangunan berdimensi kewilayahan juga berarti pemerintah terus mendorong setiap daerah untuk mengembangkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif masing-masing. Namun demikian, keseimbangan antar wilayah harus pula tetap dijaga sehingga tidak terjadi ketimpangan antar wilayah. Tak boleh ada satu daerah pun yang tertinggal terlalu jauh dari daerah lainya. Prinsipnya adalah, jika daerah-daerah maju maka negarapun akan maju.
Ketiga, Menciptakan integrasi ekonomi nasional dalam era globalisasi. Pembangunan nasional yang sedang dijalankan, tidak berjalan di ruang vakum. Bahkan sejak zaman kolonial, ekonomi Indonesia telah berkaitan dengan ekonomi dunia. Bedanya, pada saat itu, konteksnya adalah eksploitasi ekonomi dan sumber daya Indonesia untuk kepentingan ekonomi kolonial. Sekarang, sebagai bangsa merdeka, keterkaitannya dengan ekonomi dunia didasarkan pada kepentingan nasional dan untuk dimanfaatkan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
Strategi keempat, Pengembangan ekonomi lokal di setiap daerah, guna membangun ekonomi domestik yang kuat secara nasional. Ekonomi domestik yang kuat merupakan modal utama suatu bangsa untuk berjaya di tengah arus globalisasi. Pelajaran yang bisa kita petik dari krisis ekonomi global yang melanda dunia saat ini adalah, negara yang bisa bertahan dari dampak negatif resesi dunia adalah negara dengan ekonomi domestik yang kuat. Selain itu, ekonomi domestik yang kuat juga menjamin kemandirian suatu bangsa.
Kelima, Keserasian dan keseimbangan antar pertumbuhan dan pemerataan, atau Growth with Equity. Strategi demikian juga merupakan koreksi atas kebijakan pembangunan terdahulu, yang dikenal dengan trickle down effect. Strategi trickle down effect mengasumsikan perlunya memprioritaskan pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan pemerataan. Dalam kenyataannya di banyak negara, termasuk di Indonesia, teori ini gagal menciptakan kemakmuran untuk semua.
Keenam, Pembangunan yang menitik-beratkan pada kemajuan kualitas manusianya. Manusia Indonesia bukan sekedar obyek pembangunan, melainkan justru subyek pembangunan. Sumber daya manusia menjadi aktor dan sekaligus fokus tujuan pembangunan, sehingga dapat dibangun kualitas kehidupan manusia Indonesia yang makin baik. Untuk itu, Pembangunan untuk Semua selalu memberikan prioritas yang sangat tinggi pada aspek pendidikan, kesehatan, dan pendapatan serta lingkungan kehidupan yang lebih berkualitas. Yang dimaksud dengan lingkungan, di samping lingkungan hidup yang sehat dan lestari, juga adalah lingkungan sosial, politik dan keamanan yang tertib, aman, nyaman dan demokratis. (Lestari, 2009)
Usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan masyarakat diharapkan agar bukan hanya sekedar usaha belas kasihan pemerintah terhadap masyarakat miskin. Usaha-usaha tersebut seharusnya ditempatkan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar kesejahteraan warganya. Usaha-usaha yang ada saat ini masih bersifat ad-hoc, temporary (sementara) dan bernuansa charity- ketimbang sebagai usaha sistematis pemerintah yang didukung secara kuat oleh kebijakan pembangunan ekonomi. Benih-benih pembangunan sosial yang sudah dilakukan perlu lebih diperkuat dengan kerangka makro perencanaan dan kebijakan umum di bidang ekonomi dan sosial yang diarahkan secara sengaja untuk investasi di bidang peningkatan kesejahteraan rakyat sehingga upaya mewujudkan kesejahteraan sosial bukan hanya utopi atau angan-angan belaka.
http://nasional.kompas.com/read/2012/10/09/15005531/Prioritas.Pemerintah
http://sehansnza.blogspot.com/2011/05/kebijakan-sosial-dalam-upaya-mewujudkan.html
Yang pertama, Strategi pembangunan yang inklusif, yang menjamin pemerataan dan keadilan, yang mampu menghormati dan menjaga keberagaman rakyat Indonesia. Pembangunan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia tidak boleh diartikan secara sempit, dengan sekedar mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, apalagi bila hanya dilakukan dan dinikmati oleh sekelompok kecil pelaku ekonomi, atau oleh sedikit daerah tertentu saja.
Kedua, Berdimensi kewilayahan. Setiap provinsi, setiap kabupaten/kota, adalah pusat-pusat pertumbuhan negeri, yang harus bisa memanfaatkan segala potensi daerahnya masing-masing, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun letak geostrategisnya. Itulah sebabnya pemerintah sungguhsungguh mendorong daerah-daerah perbatasan untuk memanfaatkan peluang kerjasama pembangunan regional seperti delegasi tiga negara yang tergabung dalam Indonesia, Malaysia dan Thailand Growth Triangle (IMT-GT) dan Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Phillipine - East ASEAN Growth Area (BIMPEAGA), maupun kerjasama perbatasan dengan Australia dan Timor Leste. Pembangunan berdimensi kewilayahan juga berarti pemerintah terus mendorong setiap daerah untuk mengembangkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif masing-masing. Namun demikian, keseimbangan antar wilayah harus pula tetap dijaga sehingga tidak terjadi ketimpangan antar wilayah. Tak boleh ada satu daerah pun yang tertinggal terlalu jauh dari daerah lainya. Prinsipnya adalah, jika daerah-daerah maju maka negarapun akan maju.
Ketiga, Menciptakan integrasi ekonomi nasional dalam era globalisasi. Pembangunan nasional yang sedang dijalankan, tidak berjalan di ruang vakum. Bahkan sejak zaman kolonial, ekonomi Indonesia telah berkaitan dengan ekonomi dunia. Bedanya, pada saat itu, konteksnya adalah eksploitasi ekonomi dan sumber daya Indonesia untuk kepentingan ekonomi kolonial. Sekarang, sebagai bangsa merdeka, keterkaitannya dengan ekonomi dunia didasarkan pada kepentingan nasional dan untuk dimanfaatkan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
Strategi keempat, Pengembangan ekonomi lokal di setiap daerah, guna membangun ekonomi domestik yang kuat secara nasional. Ekonomi domestik yang kuat merupakan modal utama suatu bangsa untuk berjaya di tengah arus globalisasi. Pelajaran yang bisa kita petik dari krisis ekonomi global yang melanda dunia saat ini adalah, negara yang bisa bertahan dari dampak negatif resesi dunia adalah negara dengan ekonomi domestik yang kuat. Selain itu, ekonomi domestik yang kuat juga menjamin kemandirian suatu bangsa.
Kelima, Keserasian dan keseimbangan antar pertumbuhan dan pemerataan, atau Growth with Equity. Strategi demikian juga merupakan koreksi atas kebijakan pembangunan terdahulu, yang dikenal dengan trickle down effect. Strategi trickle down effect mengasumsikan perlunya memprioritaskan pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan pemerataan. Dalam kenyataannya di banyak negara, termasuk di Indonesia, teori ini gagal menciptakan kemakmuran untuk semua.
Keenam, Pembangunan yang menitik-beratkan pada kemajuan kualitas manusianya. Manusia Indonesia bukan sekedar obyek pembangunan, melainkan justru subyek pembangunan. Sumber daya manusia menjadi aktor dan sekaligus fokus tujuan pembangunan, sehingga dapat dibangun kualitas kehidupan manusia Indonesia yang makin baik. Untuk itu, Pembangunan untuk Semua selalu memberikan prioritas yang sangat tinggi pada aspek pendidikan, kesehatan, dan pendapatan serta lingkungan kehidupan yang lebih berkualitas. Yang dimaksud dengan lingkungan, di samping lingkungan hidup yang sehat dan lestari, juga adalah lingkungan sosial, politik dan keamanan yang tertib, aman, nyaman dan demokratis. (Lestari, 2009)
Usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan masyarakat diharapkan agar bukan hanya sekedar usaha belas kasihan pemerintah terhadap masyarakat miskin. Usaha-usaha tersebut seharusnya ditempatkan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar kesejahteraan warganya. Usaha-usaha yang ada saat ini masih bersifat ad-hoc, temporary (sementara) dan bernuansa charity- ketimbang sebagai usaha sistematis pemerintah yang didukung secara kuat oleh kebijakan pembangunan ekonomi. Benih-benih pembangunan sosial yang sudah dilakukan perlu lebih diperkuat dengan kerangka makro perencanaan dan kebijakan umum di bidang ekonomi dan sosial yang diarahkan secara sengaja untuk investasi di bidang peningkatan kesejahteraan rakyat sehingga upaya mewujudkan kesejahteraan sosial bukan hanya utopi atau angan-angan belaka.
http://nasional.kompas.com/read/2012/10/09/15005531/Prioritas.Pemerintah
http://sehansnza.blogspot.com/2011/05/kebijakan-sosial-dalam-upaya-mewujudkan.html
0 komentar:
Posting Komentar